Lebak, CNC – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) yang tergabung di dalamnya aktivis, unsur mahasiswa dari Gerakan 9, serta unsur LSM dan Ormas mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran di alun-alun depan kantor Kecamatan Malingping pada Rabu 2 September 2026.
Dalam unjuk rasa tersebut, beberapa isu dan temuan pun dikatakan dalam orasi ketika massa berdemonstrasi. Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) disinyalir menjadi ajang bancakan elit dan mafia proyek sehingga berdampak pada mutu, kualitas dan spesifikasi beton yang diduga tidak sesuai.
AMPP dari unsur mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan 9, menyatakan pihaknya mengkaji berdasarkan temuan BPK RI, ditemukannya ketidaksesuaian mutu, Rab dan kualitas jalan program Bang Andra.
“Hasil temuan BPK RI pada program Bang Andra TA 2025 merupakan bukti adanya ketidaksesuaian mutu, kualitas dan spesifikasi yang ditentukan. Kita minta segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dibongkar dan dibangun kembali,” ujarnya .
Sementara itu, unsur dari LSM Harimau, Asep Sudjana mengatakan hasil temuan pihaknya pada jalan Bang Andra yang berada di Desa Sukaraja pada Tahun Anggaran 2026 banyak kejanggalan.
“Program Bang Andra di Sukaraja lihat saja hasilnya, Berem banyak yang tidak ada sehingga membahayakan, gradasi beton yang seharusnya dibongkar namun dihampari dengan hotmix, pertanyaannya, dalam Rab dan spesifikasi yang ditentukan beton atau hotmix, apakah dibenarkan demikian, kita minta untuk segera di bongkar,” tegasnya.
Unsur lainnya dari Ormas Grib Jaya, menyatakan pihaknya bersama AMPP akan melanjutkan pergerakan menyoroti program Jalan Bang Andra di Lebak Selatan yang buruk kualitasnya.
“Kita akan lanjutkan nanti dengan audiensi bersama Sekda Banten atau Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mempertanyakan program Bang Andra yang buruk kualitasnya di Lebak Selatan.
“Nanti kita lanjutkan dengan unjuk rasa atau audiensi dengan Sekda atau PUPR, agar memanggil semua pihak terkait seperti Kontraktor, Konsultan, Suplier dan pihak terkait lainnya di forum. Agar jelas pertanggungjawabannya dan siapa yang bermain-main menjadi mafia proyek,” kata pria yang akrab disapa Otoy Lahar.
AMPP inipun menuding banyak pihak elit berkerjasama dengan mafia proyek sehingga program Bang Andra baik TA 2025 dan TA 2026 menjadi ajang bancakan. Isu-isu yang diangkat diantaranya, fee proyek, jual beli proyek, pinjam bendera, monopoli proyek dan lainnya sehingga berdampak pada pengurangan kualitas, mutu dan spesifikasi yang ditentukan.
