Sukabumi, CNC MEDIA – Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas), sebuah wadah aktivis nasional yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, kembali menyoroti penggunaan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, perhatian mereka tertuju pada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Beberapa bulan lalu, Kabupaten Sukabumi dilanda musibah besar berupa banjir bandang yang menelan korban jiwa. Hingga kini, banyak wilayah terdampak bencana yang belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Namun, yang menjadi sorotan tajam adalah rencana agenda pisah sambut Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi bertemakan “Seni Tradisi Pisah Sambut Bupati dan Wakil Bupati.”
Kegiatan ini menuai kritik dari berbagai kalangan aktivis yang peduli terhadap lingkungan dan penggunaan anggaran, terutama di tengah diberlakukannya efisiensi anggaran untuk beberapa kegiatan.
“Di tengah kesedihan masyarakat yang masih mendalam, Pemerintah Kabupaten Sukabumi malah terkesan berpesta dengan mengadakan kegiatan pisah sambut yang diiringi kesenian adat. Bukan kesenian adatnya yang menjadi masalah, tetapi anggaran yang digunakan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat serta trauma akibat bencana,” ujar Krisna Aji, Presidium Alaknas.
Krisna menegaskan bahwa pihaknya akan melayangkan surat audiensi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, yang juga merupakan Ketua TAPD, untuk mempertanyakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.
“Jika merujuk pada kaidah birokrasi, hal ini sangat jauh berlawanan. Pemerintahan adalah birokrasi, bukan kerajaan. Alangkah lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk pemulihan pasca-bencana,” cetus Krisna.
Ia juga menyoroti peran vital TAPD dalam penganggaran, yang menurutnya patut mendapatkan perhatian serius. Krisna menambahkan bahwa Kabupaten Sukabumi selama ini dikenal sebagai daerah yang sering bermasalah, dengan banyak kepala dinas yang menjadi terlapor.
“Seharusnya masalah-masalah tersebut diperbaiki, bukan malah menghamburkan anggaran untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Alaknas juga mengancam akan menggelar aksi massa dalam bentuk debat publik dengan para petinggi Pemkab Sukabumi. Mereka ingin menguji sejauh mana kepedulian pemerintahan baru Kabupaten Sukabumi terhadap masyarakat, agar tidak terkesan sama dengan pemerintahan sebelumnya.
“Masyarakat membutuhkan pemulihan, bukan hiburan untuk pisah sambut Bupati lama yang tidak terlihat kinerjanya. Banyak proyek mangkrak yang hanya menjadikan APBD sebagai ajang bancakan,” pungkas Krisna. (Red-CNC)
