Lebak, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Kembali Mendesak keras pemerintah daerah dan Aparatur Penegak Hukum (APH) agar bersikap tegas sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai dasar hukum yaitu Undang Undang LLAJ dan Undang Undang Jalan karena jelas di sana ada sanksi tegas mulai dari sanksi pidana sampai denda bagi mereka para pelaku usaha yang melakukan penyerobotan pada Fasilitas umum milik negara yang di pergunakan untuk memperkaya diri sendiri.
Lanjut Rohmat, pihaknya juga mendesak agar pemerintah pusat bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengaudit ulang proses lelang yang diduga pernah terjadi pada tahun 2008 yang mana ada dugaan ada penjualan lahan oleh Pemkab Lebak kepada pihak ketiga atau pengusaha yaitu terkait 1350m lahan eks pasar dan 1500m eks Kecamatan Malingping pada saat itu karena besar dugaan berawal dari sana lah dimulainya penyerobotan hak pejalan kaki itu dilakukan mengingat diamnya pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
Dengan hal itu seharusnya pemerintah Provinsi Banten dan Aparatur Penegak Hukum harus lebih tegas dengan aturan yang berlaku sebagai dasar hukum yaitu undang undang LLAJ dan undang undang jalan sebagai berikut.
Selain UU LLAJ, dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan).
Dalam UU Jalan diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan ‘melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan’.
Diantaranya seperti diatur dalam Pasal 63 ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Kemudian, Pasal 63 ayat (1), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Lalu, Pasal 63 ayat (3), “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
Dengan hal tersebut Lpi dengan tegas akan melaporkan dugaan penyerobotan hak pejalan kaki dan meminta Pemprov Banten agar segera melakukan eksekusi terhadap beberapa bangunan yang memakan bahu jalan karena jelas itu hak pejalan kaki yang harus segera di kembalikan Fungsinnya sebagai bagian dari tatakelola kota atau tata ruang agar malingping lebih tertata,” pungkasnya. (Red-CNC)
