Sukabumi, CNC MEDIA.- Miris dalam pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Sukabumi yang dikelola oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman diduga keras dikerjakan secara asal asalan oleh pihak CV yang ditunjuk sehingga diduga keras telah terjadi kerugian negara dengan dugaan tidak adanya aspek kualitas pada pekerjaan yang dilaksanakan.
Di salah satu Desa di Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi adanya pengadaan infrastruktur pengerjaan jalan lingkungan (Lapen) yang dilaksanakan oleh salah satu dengan nomor SPK : 000,3.2/E4/SPL/Bid.Ams/DPKP/VIII/2023 dengan pagu anggaran Rp.94.240.000.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada APBD 2023 dengan tenggat waktu pengerjaan 60 hari kerja dan di kerjakan oleh CV.Terang Megah.
Namun miris pekerjaan yang dilakukan seolah jauh dari kata layak serta besar dugaan adanya permainan dengan dugaan keras mengurangi detail di RAB atau bisa dikatakan tidak sesuai RAB malahan diduga keras perealisasian anggaran pada pelaksanaan nya tidak sesuai atau juga bisa diduga keras dipangkas karena jelas nampak sekali pada hasil pekerjaan yang mana tidak ada aspek kualitas yang ada hanya mengedepankan kuantitas.
Maka dari itu masyarakat meminta agar Aparatur Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk mengaudit pekerjaan tersebut bahkan kepada TIPIKOR Polda Jawa Barat untuk memeriksa Kadis Perkim Dengan dugaan banyaknya SPK yang berhamburan kepada para pengusaha dengan dugaan adanya nepotisme yang terjadi.
Agar tidak Ada lagi kegiatan yang berindikasi dapat merugikan keuangan negara demi meraup keuntungan semata dari pihak pelaksana atau pun penyedia kegiatan.
Sampai berita ini dimuat pihak Perkim tidak menjawab konfirmasi. (Red-CNC)
