Sukabumi, CNC MEDIA.- Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) pertanyakan beberapa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dikembalikan ke negara di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Tahun 2021 karena jelas besar dugaan tenggat waktu yang sudah di berikan sudah habis maka dari itu kami meminta agar ada transfaransi untuk publik sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kamis (10/8/2023).
Lanjut Rohmat, pihaknya mengantongi beberapa catatan di LHP yang berkaitan dengan beberapa Dinas di Kabupaten Sukabumi dengan dugaan anggaran yang wajib dikembalikan lumayan Fantastis, maka dari itu pihak Rohmat mendesak agar Bupati Sukabumi mentransfarankan karena hari ini rakyat wajib tahu apalagi semua itu berhubungan dengan keuangan negara dan kinerja Bupati dan jajarannya hari ini dipertanyakan.
Dengan hal itu pihak LPI pun sedang mendalami dugaan hal yang sama terjadi di LHP 2022 yang mana besar dugaan malah lebih parah dari pada tahun 2021 maka LPI akan segera melayangkan surat untuk menggelar Aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Sukabumi dengan dasar tuntutan agar Bupati mentransfarankan
“LPI menduga keras dengan beberapa data dari LHP bahwa di bidang Pembangunan, Kesehatan, dan pendidikan masih jadi yang terbesar dugaan Los anggaran sehingga muncul TGR, LPI pun meminta dengan tegas agar Bupati mengevaluasi seluruh jajaran OPD agar tidak terjadi hal yang sama di T.a 2023,” pungkasnya. (Red-CNC)
