Lebak, CNC MEDIA – Ketua Himpunan Mahasiswa Komunikasi Malingping (Himakom) Hadi mengaku telah melakukan kajian dan investigasi tehadap dugaan pungli oknum kades Pagelaran kecamatan Malingping.
Hasilnya mereka menemukan bukti adanya unsur pemaksaan atas kekuasaannya aecara ilegal yang dilakukan oknum kades dan suaminya yang merupakan oknum PNS, yang mana keduanya dengan sengaja menggunakan kekuasaan dalam jabatan sebagai kepala desa melakukan pemaksaan kepada sdr. HFM penyedia lahan tambak udang agar memberikan uang fee sebesar Rp. 345 jt untuk kades dan 100 jt untuk suaminya.
“Hal ini kami temukan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh HFM dan MI pada hari Sabtu 4 Februari 2023, setelah kami investigasi ternyata benar bahwa 4 februari pukul 14.00 wib oknum kades dan suaminya mendatangi rumah sdr. HFM menagih sisa fee yang diminta untuk kades yaitu Rp. 130 jt dari total 345 jt karena tidak punya uang kemudian HFM dipaksa menandatangani surat pernyataan yg sudah dibuat oleh suaminya kades,” terang mahasiswa semester empat Universitas Matlaulanwar tersebut.
Didalam surat pernyataan yang dibuat oleh (YH) tersebut mencantumkan Rp. 100 juta fee untuk pribadinya jadi diluar yang untuk kepala desa.
Yang mana isi pernyataan tesebut bahwa (HFM) dan (MR) wajib membayar pada tanggal 4 Maret 2023, karena sampai tanggal 4 Maret 2023 belum bisa membayar kemudian Kades Pagelaran sdri (H) pada hari Minggu 4 Maret 2023 pukul 17.55 mendatangi HFM kembali ke rumahnya menagih uang yang 130 jt karena tidak dibayar oknum kades tersebut marah-marah hinga warga yang sedang ada di musola keluar,
Akibat tak kunjung dibayar pada hari Jumat 5 Mei 2024 suami kades (YH) melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa beberapa masyrakat desa Pagelaran saat ditemui oleh pihak perusahaan suami kades tersebut menanyakan sisa pembayaran yang dimintanya bsik untuk kades yang Rp. 130 jt maupun untuk dirinya Rp. 100 jt.
Dari beberapa fakta yang disertai bukti yang dimilikinya termasuk bukti transfer kepada kades dan suaminya, photo penerima uang dan kwitansi Ketua Himakom tersebut menyakini bahwa tindakan oknum kades pagelaran dan suaminya adalah perilaku yang koruptif sebagaimana pasal 12 hurut e Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling paling banyak 1.000.000.000.
“Kami sangat mendukung langkah serius kejaksaan yang sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan dan dalam waktu dekat Himakom akan melakukan aksi unjukrasa di Kejaksaan Negeri Lebak, mendesak agar oknun kades pagelaran segera ditetapkan tersangka,” pungkasnya. (Red-CNC)
