LEBAK, CNC MEDIA.- Diskusi Publik (Hukum) yang digagas oleh Lembaga Matahukum Korwil Banten terkait Pertambangan sebagai gerbang Investasi di Kabupaten Lebak yang selenggarakan di Hotel Maris Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten berjalan sukses pada Selasa (21/3/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh Dinas PTSP Kabupaten Lebak, Kapolres Lebak dan beberapa perwakilan Masyarakat penggiat galian Pertambangan, dari mulai Galian Emas, Pasir dan Batubara, serta Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Acara diskusi tersebut dibuka langsung oleh Sekjen Matahukum, Mukhsin Nasir, didampingi, Rai Kusbini, selaku Ketua Koordinator Matahukum Provinsi Banten.
Hasil pantauan media dalam diskusi tersebut pihak pengusaha tambang khususnya Emas berharap agar pihak Pemerintah dapat hadir di tengah tengah keluhan para penambang lokal. hal tersebut dikatakan, H. Rudi Kurniawan, perwakilan penambang emas asal Kecamatan Cikotok.
“Kami berharap kepada Pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat penambang masyarakat khususnya di kabupaten Lebak, karena kegiatan menambang emas di wilayah kami sudah menjadi pekerjaan pokok yang ga bisa terpisahkan, karena sejak kami kecil dulu, kegiatan menambang adalah kegiatan yang menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar, mengingat di daerah kami, hanya itu yang bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Masih kata H. Rudi Kurniawan, “Maka dengan adanya hal tersebut, kami masyarakat Citorek, berharap, agar Pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional bisa memberikan kemudahan dan regulasi perijinan yang terjangkau bagi kami, karena selama ini kita bukan tidak mau menempuh Perijinan, akan tetapi sampai saat ini kami merasa kesulitan untuk menempuh ijin tersebut, dari mulai sistem yang berubah ubah hingga besaran perijinan yang sangat tidak sebanding dengan penghasilan kami, karena kami hanya menambang secara sederhana dan itupun di lahan kami sendiri,” terang H. Rudi.
H. Rudi Kurniawan, menambahkan, di sisi lain pekerjaan menambang adalah salah satu pekerjaan masyarakat Cikotok yang sampai saat ini digeluti, karena untuk beralih ke profesi lain itu agak sulit.
“Jadi Dengan adanya Diskusi yang digagas oleh Lembaga Matahukum ini, kami sangat mengapresisi, dengan harapan suara kami pihak Pemerintah dapat mendengar keluhan kami sehingga bisa memberikan solusi buat kami,” tandasnya.
Saat di konfirmasi di sela-sela diskusinya, Rai Kusbini, selaku Koordinator Lembaga Matahukum Provinsi Banten, sekaligus panitia Kegiatan Diskusi tersebut mengatakan, “Saat ini kita mengadakan Diskusi Publik (Hukum) tentang Pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. Kegitan ini kita laksanakan samata – mata atas dasar keprihatinan kami (Matahukum) terkait keluhan dan semrawutnya regulasinya usaha pertambangan, dari mulai Emas, Batubara dan yang lainnya, karena hasil investigasi dan temuan kami, banyak sekali pihak pengusaha yang mengeluh terkait sulitnya mendapat perijinan,” bebernya.
Masih kata Rai, yang biasa disapa Asep Oray, “Padahal jika sektor pertambangan ini dikelola dengan baik, tentu ini akan berdampak positif buat perkembangan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah, sehingga Kabupaten Lebak bisa lebih berkembang lagi, dan masyarakat dapat meningkat perekonomiannya,” ujarnya.
“Jadi dengan adanya diskusi ini kami berharap agar Pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dapat mendengar keluhan masyarakat khususnya yang kesehariannya bekerja sebagai penambang dan kita berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kewenangan kepada Kabupaten untuk mengeluarkan Perijinan pertambangan sehingga tidak terlalu merepotkan masyarakat dalam menempuh perijinannya, karena Kabupaten bisa melakukan monitoring dan kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) nya secara menyeluruh,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan, Mukhsin Nasir, Sekjen Matahukum, Kegitan ini bertujuan agar pemerintah Kabupaten Lebak bisa hadir untuk menjembatani keluhan masyarakat. (Red-CNC)
