LEBAK, CNC MEDIA.- Kebobrokan dan carut marutnya penerimaan calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten tahun 2022 telah menuai kritik keras dari tokoh pemuda Kabupaten Lebak.
Selain kritikan, rekrutmen P3K guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) telah dibongkar. Karena pelaksanaanya tidak memenuhi unsur kepatutan dan telah menyimpang dari pokok dasar sebagaimana yang telah di amanatkan dalam peraturan yang menjadi landasan saat rekrutmen.
Dikatakan Eli Sahroni, tokoh pemuda Lebak, dari banyak kesalahan yang dilakukan penyelenggara Urusan Kepegawaian (Upeg) pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak akan dilaporkan kepada aparat hukum.
Menurutnya, kesalahan terjadi pada hasil tes dan pemindahan formasi dengan tanpa disadari bahwa perbuatan itu bagian dari melanggar hukum.
“Hasil tes dengan nilai kecil dinyatakan lolos sedangkan yang tinggi nilainya tidak lolos, kasus ini mendominasi direkrutmen dengan formasi sebanyak 1.501 anggaran tahun 2022,” kata Eli Sahroni. Sabtu (11/3/2023).
Selain itu, pria yang kerap disapa Sandekala ini sangat prihatin mendengar dan membaca di media online tentang kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan rekrutmen P3K tersebut.
“Hidayatullah M.Pd Kepala Urusan Kepegawaian Dinas Pendidikan Lebak, mengaku bahwa pihaknya tidak punya kewenangan itu ada di Kementrian Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia,” terang Sandekala.
“Sumpah demi Allah saya dan Dinas tidak punya kewenangan tentang kelulusan dan formasi itu kewenangan Kementrian dan BKN,” kata Hidayatullah MP Kepala Urusan Kepegawaian Dindik Kabupaten Lebak yang dikutip dari sejumlah media online.
Menurut Sandekala, penguji itu di Dinas Pendidikan dari unsur kepala sekolah, guru senior dan pihak profesional yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Urusan Kepegawaian adalah pejabat pelaksana kegiatan rekrutmen, kewenangan yang berkaitan dengan itu ada di pundak dan tangan terlebih berada di pikiran dan hati kepala urusan kepegawaian, artinya bahwa itu ada pada kewenangan dan tanggungjawabnya termasuk menghilangkan dan memindahkan formasi.
“Bilang tentang tidak memiliki kewenangan, pernyataan konyol, kalau menghilangkan formasi, memindahkan formasi sebagai bentuk kejahatan, merampas hak peserta pelamar yang notabene rakyat kecil, dan memutarbalikan fakta atas nilai hasil tes peserta yang nilainya tinggi tidak lulus sedangkan nilainya di bawah itu dinyatakan lulus, lalu beralasan itu karena kesalahan sistem,” ungkapnya.
Ditambahkannya, kesalahan dan adanya unsur pelanggaran hukum atas rekrutmen itu akan mempersiapkan langkah hukum apabila semua peserta yang jumlahnya 1.441 berdasarkan data dan fakta yang terobservasi dinyatakan lulus dan di terima sebagai guru P3K, jangan sampai kegiatan yang didanai keuangan APBD Lebak masuk laporan pengaduannya pada kantor aparat penegak hukum tindak pidana korupsi.
“Saya meminta kepada dinas pendidikan lebak agar semua peserta pendaftar 1.441 yang telah memenuhi syarat dan nilainya semuanya di atas ambang batas berdasarkan observasi agar dinyatakan lulus dan diterima menjadi guru P3K, kalau tidak maka saya akan melakukan gelombang aksi demo berjilid jilid dan akan membentuk tim kuasa hukum untuk untuk perkara rekrutmen tersebut,” imbuhnya. (Red-CNC)
