LEBAK, CNC MEDIA.- Terkait maraknya animo masyarakat untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti oknum PNS yang menjabat Kepala Sekolah SDN Tanjungsari yang inisial (NS) yang berada di Kecamatan Gunungkencana yang merangkap Jabatan Menjadi Ketua PPS Desa Cigenggang,
Hal ini membuat gelap mata dan tak melihat warga sekitar yang masih berkompeten dan tidak punya penghasilan atau pekerjaan, oknum Kepala Sekolah diduga melanggar aturan undang-undang tentang ASN dilarang rangkap jabatan termasuk sebagai petugas PPK, PPS maupun KPPS dalam pemilu legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2024.
Apalagi terdapat aturan undang-undang yang melarang ASN rangkap jabatan seperti menjadi sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan.
Cukup jelas didalam perpu no 1 tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainya selama masa keanggotaan”
Aturan yang melarang ASN terlibat dalam menjadi panitia penyelenggara Pemilu, hal itu berlaku pada seluruh tingkatan penyelenggara. Karena ini semua termasuk ke katagori rangkap jabatan,
Ketika Awak Media menkonfirmasi Kepala Sekolah Dasar (SDN) 1 Tanjungsari Indah lewat saluran WhatsApp menuturkan, “Kalau untuk secara administrasi di Sekret PPK sudah lengkap, terkait alasan sudah ada di PPK, kita kan tidak melanggar aturan karena dari Kemendagri sudah ada surat edaran, bahkan dari Korwil juga ada, bahkan mengijinkan selama itu tidak mengganggu,” ujarnya.
Awak media pun menanyakan terkait peran serta masyarakat yang berada di Lingkungan Desa Cigenggang yang ikut mendukung aebagai Ketua PPS.
“Di Desa Ciginggang kan Gak ada yang daftar, yah mungkin SDM di Cigenggang Masih Lemah lah,” ujarnya.
Mencermati hal tersebut, layaknya seorang PNS yang semestinya menjalankan Kebijakan Pemerintah termasuk melaksanakan keputusan politik, sangat tidak etis sekali tatkala seorang oknum PNS yang bernaung di Dunia Pendidikan sebagai Kepala Sekolah, merangkap jabatan sebagai yang sudah pasti bertentangan dan bertolak belakang dengan fungsi kedinasan.
Selain tertera dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tertuang juga dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar. (Bejo-CNC)
