Lebak, CNC MEDIA.- Warga keluhkan Akses jalan poros desa Ciminyak menuju Cirangrang tidak bisa terpakai akibat ada sebuah bangunan toko sembako menutup akses jalan yang berlokasi di Pasar Ciminyak, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak-Banten.
Menurut keterangan Warga Kp. Ciminyak bahwa sudah sejak lama jalan poros desa itu tidak digunakan oleh masyarakat pasalnya jalan tersebut ditutup oleh toko sembako, jalan itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Rt 002 Rw 001 Kp. Blok M pengguna jalan tersebut.
“Ini merupakan akses fasilitas umum, yang sangat kami anehkan jalan itu sudah beberapa tahun digunakan oleh pribadi yaitu dipakai jualan sehingga menurut kami ini pelaku bisa diduga penyerobotan lahan milik desa Ciminyak kecamatan Muncang,” terang warga kp. Ciminyak. Selasa (28/2/2023).
Di tempat terpisah mantan camat kecamatan Muncang, H. Rohim saat dikonfirmasi di kediamannya, di pasar Ciminyak Rt 002 Rw 001 membenarkan jalan yang selama ini digunakan oleh pemilik toko sembako tersebut adalah benar jalan poros desa Ciminyak bukan milik pribadi.
Lanjut awak media menelusuri kebenarannya toko sembako tersebut, ketika mendatangi lokasi, ternyata benar jalan poros desa Ciminyak yang lokasinya di pasar Ciminyak samping Indomart dan mempertanyakan kepada seluruh masyarakat kp. Ciminyak membenarkan bahwa jalan tersebut benar merupakan poros desa.
Kepala desa Ciminyak Hendra Aditiya mengungkapkan kepada awak media, “Benar kang itu jalan milik umum dan untuk umum, status jalan adalah poros desa Ciminyak dan dulu juga pernah kami ingatkan kepada pemilik bangunan tersebut dan sempat dibongkar bangunannya namun dapat beberapa bulan kemudian malah dibangun kembali oleh pemilik toko sembako tersebut. Kami aparatur pemerintah desa sudah beberapa kali menegurnya,” terang kepala desa Ciminyak, Hendra Aditiya.
Harapan masyarakat kp. Ciminyak agar segera ditertibkan terkait pasar Ciminyak ini karena jika terus menerus dibiarkan bukan sedikit yang berbuat sewenang-wenang tidak memikirkan fasilitas umum.
“Kami tidak melarang usaha kepada siapapun namun tolong saling taat pada aturan perdagangan. Tetapi ini sudah jelas sudah melanggar aturan, menurut kami sudah menyorobot lahan milik desa secara umum, ada aturan hukum yang mengatur tentang kasus penyerobotan dalam KUHP yang merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai,” ujar warga.
Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam arti lebih luas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 (Perpu 51/1960) tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada pasal 2 dan 6.
Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah.
Dalam kasus ini, unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan” yang artinya kurang lebih sebagai perbuatan seseorang yang menjual atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut. (Iwan-CNC)
