Lebak, CNC MEDIA.- LSM Ombak Kabupaten Lebak kembali menduga jika Panwascam Cihara terkesan mudah diintervensi, tidak profesional dan tidak berintegritas.
Hal itu diungkapkan Agus Rusmana, merespon jawaban ketua Panwascam Cihara Imam Sofwan. Sabtu, (04/01/2023).
Agus menilai syarat kepentingan itu mutlak adanya. Pengakuan salah satu calon PKD gagal bukan merasa tidak legowo setelah hasil penguman ditetapkan.
“Ini gimana ceritanya kita anggap mereka profesional dan terlihat netral. Orang salah satu calon PKD yang gagal sudah diisaratkan jika dirinya tidak akan lolos. Itu sebelum melakukan tahapan wawancara dan pengumuman. Apa kami mempercayai itu sebagai netralitas dan profesional? justru kami menduga sangat mudah diintervensi,” terang Agus.
Agus kembali menakan, jika dirinya tidak ada kepentingan kepada yang kalah. Karena merasa bukan warga di Kecamatan Cihara. Tapi sebagai salah satu fungsi LSM dengan kontrolnya di wilayah Lebak jika ada warga yang merasa dibunuh karakternya.
“Saya hanya menduga adanya laporan jika ada upaya penjagalan dari awal oleh orang salah satu oknum staf di Bawaslu Lebak. Dan itu faktanya benar orang dekatnya yang lolos,” katanya.
Agus juga mengungkapkan, jika Panwascam Cihara tidak belajar pada pimpinannya yaitu Bawaslu Lebak atas dugaan perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang merangkap jabatan atau double job.
“Harus berkaca pada pimpinannya tuh Panwascam Cihara, ini malah kami kembali menemukan PKD Cihara lebih dari satu yang diduga double job,” terangnya.
Agus menyebut jika Panwascam Cihara berpotensi sama melanggar kode etik karena kembali meloloskan yang double job.
“Kami menemukan PKD Cihara masih terdapat guru berstatus honorer, bahkan staf BPD di desa. Ini jelas sama double job. Padahal DKPP baru hangat-hangatnya menjatuhkan sanksi peringatan karena melanggar kode etik perihal rekrutmen Panwas, ini malah terjadi lagi ditingkat bawah seperti PKD, artinya mau mengklaim profesional dan netral seperti apa jika contoh buruk saja kembali di lakukan bawahan,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui. berdasarkan hasil keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lebak dijatuhi sanksi peringatan karena melanggar kode etik.
Dalam surat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 42-PKE-DKPP/XII/2022 dan Nomor: 49-PKE-DKPP/XII/2022 tanggal 25 Januari 2023 menyatakan dalam amar putusannya yaitu mengabulkan pengaduan para pengadu untuk memberikan sanksi peringatan kepada Bawaslu Lebak.
Bawaslu RI dengan tegas memberikan sanksi peringatan kepada lima komisioner Bawaslu Lebak. (Red-CNC)
