Lebak, CNC MEDIA.- Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mengendus adanya 500 lebih anggota Panitia Pemunggutan Suara (PPS) yang double job di Kabupaten Lebak.
Musa menyebut, mereka memiliki latar belakang pekerjaan lain seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, pendamping desa, dan bahkan guru honorer yang sudah melakukan sertifikasi.
“Dari 340 Desa, dan lima kelurahan di Lebak, ada sedikitnya 500 anggota PPS yang double job,” kata Musa, Minggu (22/1/2023).
Musa mengatakan, ratusan orang yang melamar itu bisa lolos menjadi anggota PPS yakni sebagai penyelenggara Pemilu 2024, tidak terlepas dari ulah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang juga ditemukan mempunyai pekerjaan lain alias double job.
“Karena yang mewawancarainya PPK yang double job juga, maka 80 persen PPS yang lolos adalah rangkap jabatan pula. Sudah kompak nampaknya,” ucapnya.
Ia pun menuding bahwa ada permainan atau sistem yang diatur oleh penyelenggara Pemilu lainnya seperi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lebak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga PPK.
“Sudah disusun secara sistematis. Bawaslu, KPUD juga PPK, diduga telah bermain pada tes wawancara. Nilai tes Computer Assisted Test (CAT) tidak digubris, yang mereka sukai itulah yang mereka loloskan dalam tes wawancara,” tudingnya.
Musa pun mengaku akan membuat laporan terkait dengan ratusan anggota PPS yang double job. Laporan itu merupakan laporan ke tiga yang dirinya lontarkan setelah laporan anggota PPK dan Panwaslu double job.
“Sekarang lagi disusun (Laporannya,-red) karena ini lebih banyak,” pungkasnya. (Red-CNC)
