Jakarta, CNC MEDIA.- Matalih salah satu dari delapan ahli waris Saman, pemilik pelepasan verponding yang puluhan tahun terkatung-katung proses pesertifikatan tanahnya, kini mulai menemukan titik temu, setelah menyerahkan kuasa atas permasalahan tersebut untuk diselesaikan kepada Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), beberapa bulan lalu.
Saat dikonfirmasi, Matalih membenarkan pihak keluarganya telah banyak kecewa pada beberapa kuasa hukum sebelumnya, yang hingga berpuluh tahun permasalahannya tidak kunjung selesai, hingga menyerahkan dan mempercayai LAI untuk menyelesaikan permasalahan yang berada di Jl. RA. Kartini RT. 16 RW. 06 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jaksel tanpa ada biaya operasional.
“Kami ini orang kecil yang tidak mengerti hukum sedang menuntut keadilan. Kami memiliki beberapa bukti kepemilikan atas tanah peninggalan orangtua kami. Kami berharap Aliansi Indonesia bisa menyelesaikan permasalahan ini, sehingga kebenaran dan keadilan yang katanya berpihak kepada setiap warga negara dapat kami rasakan,” harapnya.
Anggota tim bantuan hukum LAI, Hidayatullah menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan bukti kepemilikan diantaranya, surat keterangan garap dan PM1 dari Kelurahan Cilandak Timur, SPPT atau bukti pembayaran PBB, kesaksian ahli waris, termaksud surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Agraria tahun 1982.
“Kami meminta pihak BPN dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan ini yang telah lama terkatung-katung. Rekomendasi Gubernur DKI Jakarta tahun 2006 dan pendaftaran di BPN agar di legalkan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga proses SHMnya segera selesai. Pemerintah harus tegas menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.
Ketua Tim Advokasi yang ditunjuk oleh Ketum LAI, Oscar Harris, SH., M.Kn mengatakan, pemasangan plang yang dilakukan oleh ahli waris yang didampingi pihak LAI hari ini merupakan langkah penguasaan fisik dan pemberitahuan secara publik, sebelum proses ini pihaknya juga telah melakukan langkah administrasi dan pemberitahuan kepada aparat pemerintah dan hukum terkait.
“Kami membentuk tim yang melibatkan banyak personil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan bukti-bukti kepemilikan dan adanya upaya administrasi yang dilakukan kepada aparat pemerintah dan hukum terkait, sehingga kami mendampingi ahli waris menguasai fisiknya dengan pemasangan plang,” tegasnya. (Bejo-CNC)
