Jakarta, CNC MEDIA.- Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk memperketat sistem pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) demi mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini menyusul marak terjadinya kasus TPPO disebabkan karena jalur keberangkatan PMI yang ilegal.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, beberapa aspek yang perlu diperketat untuk mencegah keberangkatan PMI ilegal adalah dalam hal pembuatan visa, transportasi kapal, perusahaan penyalur PMI dan lembaga pelatihan tenaga kerja.
“Semua ini harus dievaluasi dan diperketat sistemnya agar penyelundupan PMI ilegal bisa efektif pemberantasannya,” kata Rahmad Handoyo, Jumat (9/6/2023).
Pembuatan visa merupakan proses yang penting dalam keberangkatan PMI ke luar negeri sebagai dokumen resmi dari negara tujuan yang memberikan izin kepada individu untuk masuk ke negara tersebut.
Rahmad mengatakan, diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan tidak ada yang mencoba ‘mengakali’ sistem demi tujuan berangkat kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi.
“Koordinasi yang baik antara instansi Pemerintah yang bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dibutuhkan dan mengeluarkan visa akan membantu memperketat sistem dan meminimalkan risiko penyalahgunaan,” paparnya.
Sementara itu terkait transportasi dengan kapal diketahui banyak digunakan oleh PMI ilegal untuk berangkat ke negara tujuan tempatnya bekerja. Hal ini yang harus menjadi perhatian pihak berwenang.
“Instansi Pemerintah yang terkait seperti Kementerian Perhubungan perlu berkoordinasi dengan instansi lain, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pihak imigrasi, dan otoritas pelabuhan, untuk memperketat sistem keberangkatan,” jelas Rahmad.
Lebih dari itu, Legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini meminta Pemerintah, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BP2MI terus memantau perusahaan penyalur PMI. Rahmad mengatakan, pengawasan harus diperketat terhadap penyalur-penyalur PMI sehingga potensi pengiriman tenaga kerja secara ilegal dapat dihindari.
“Dengan adanya koordinasi antar lintas instansi yang baik, ini akan meminimalisir terjadinya TPPO yang kerap terjadi di kalangan PMI,” tegasnya.
Rahmad pun mengingatkan Pemerintah pusat hingga daerah untuk berkolaborasi memberikan edukasi kepada masyarakat yang hendak menjadi PMI. Diharapkan, dengan adanya edukasi yang tepat, hal tersebut akan meminimalisir penyaluran PMI ilegal yang berujung pada tindakan perdagangan orang.
Bukan hanya itu, Rahmad juga meminta Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala hingga ke penjuru daerah.
Hal ini bertujuan agar masyarakat paham pentingnya memastikan keberangkatan PMI dilakukan dengan jalur benar dan legal.
“Mengedukasi warga agar tidak terbuai bujuk rayu gaji besar kerja di luar negeri. Dan pastikan calon PMI mengetahui hak kewajibannya serta siapa yang bertanggung jawab dalam proses keberangkatannya,” papar Rahmad.
Dengan banyaknya peminat yang ingin bekerja di luar negeri, Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan itu mengimbau masyarakat untuk mendatangi perwakilan BP2MI di wilayah masing-masing apabila merasa ragu akan informasi tentang lowongan kerja di luar negeri.
Rahmad juga mengingatkan agar masyarakat mencari kepastian informasi lowongan kerja ke luar negeri yang beredar di media sosial apabila tertarik.
“Hati hati dengan penipuan cetakan di media online dan media sosial. Lebih baik mengikuti jalur dengan birokrasi meski agak merepotkan, seperti dari Dinas Ketenagakerjaan atau BP2MI untuk menghindari masalah di kemudian hari,” imbaunya.
Di sisi lain, Rahmad mengapresiasi dibentuknya satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Polri, yang kini dipimpin oleh Irjen Asep Edi Suheri. Ia berharap keberadaan Satgas ini dapat membongkar sindikat kasus-kasus perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan PMI.
“Kita sambut baik Polri membentuk Satgas dengan bintang dua sebagai ketua satgas. Kita semua berharap dengan pembentukan satgas ini, TPPO benar-benar bisa diberantas,” ucap Rahmad. (Red-CNC)
