banner 728x250

Ketua LSM TAMPERAK Ditangkap, Diduga Memeras Anggota Polri Hingga 2.5M

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, CNC MEDIA.- Pihak kepolisian meringkus Ketua DPP LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak), inisial KPN.

Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan pemerasan terhadap anggota Polri hingga mencapai Rp2,5 miliar.

banner 336x280

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi menuturkan penangkapan berlangsung pada Senin (22/11/2021).

Satreskrim Polres Metro Jakpus meringkus Kepas di Kantor Sekretariat LSM Tamperak di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Hengki menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah banyak mendapat laporan pengaduan dari instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri.

“Yang bersangkutan ini adalah Ketua Umum DPP LSM Tamperak yang sebenarnya akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan, dan kami banyak menerima laporan pengaduan,” jelasnya.

Dalam aksinya, pelaku membuat pernyataan yang mendiskreditkan instansi kemudian mengancam akan memviralkannya di TikTok dengan akun kepaspenageanpan5.

Hengki memaparkan kasus ini terungkap ketika pelaku melakukan pemerasan terhadap Satgas yang memburu eksekutor pembacokan pegawai Basarnas.

Satgas berhasil menangkap lima begal yang semuanya positif sabu dan salah satunya mengetahui keberadaan eksekutor pembacokan.

Karena tidak memiliki barang bukti narkoba ketika penangkapan, polisi mengirim empat begal itu untuk melakukan rehabilitasi.

Baca juga :  Terkait Penangkapan Artis TA Kasus Prostitusi, Model Seksi Tania Ayu Ramai Dibahas.

Pelaku menganggap petugas telah melakukan pelanggaran SOP padahal Propam Polda Metro Jaya tidak menemukan pelanggaran apapun.

Saat itu, pelaku bahkan mengancam dengan membawa nama petinggi Polri serta akan memviralkan petugas karena tidak bekerja secara profesional.

Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp2,5 miliar agar tidak diviralkan, lalu terjadi negosiasi dan akhirnya ia meminta uang Rp250 juta.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa surat terkait pelanggaran SOP yang akan pelaku kirim ke Presiden dan Komisi III DPR.

Pelaku terjerat Pasal 368 dan 369 KUHP dan atau Pasal 27 Ayat 4 UU ITE dengan ancaman hukuman lima sampai enam tahun penjara.

Redaksi CNC MEDIA

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *