Lebak, CNC MEDIA.- Di tengah semangat pemerintah pusat soal wacana ketahanan pangan, muncul banyak sorotan terhadap bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) jenis combine di Provinsi Banten.
Bantuan alat untuk menggenjot prokutivitas pertanian ini, banyak diperbincangkan lantaran bermasalah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah mengungkapkan, alsintan jenis combine dari Pemerintah Provinsi Banten diduga dijadikan ajang untuk kepentingan bisnis.
Bahkan kata Musa, pelaku pencari keuntungan itu ada dari oknum ASN, kemudian ada pula oknum yang mengatasnamakan kelompok tani, bahkan oknumnya ada dari orang-orang yang memiliki kedekatan dengan orang didekat Gubernur.
“Ada oknum ASN yang sudah kita ketahui, ada juga oknum yang mengatasnamakan kelompok tani, dan ada juga oknum yang memiliki kedekatan dengan orang-orang gubernur lah,” kata Musa dalam keterangan pesan suara yang diterima, Selasa (23/2/2021).
“Ini jaringan mafia pertanian yang licin, dan harus dibongkar,” imbuhnya.
Musa menyebut, belakangan ini ada pula bantuan pinjam pakai combine selama dua tahun. Namun, bantuan itu jatuh kepada kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan hibah alsintan combine melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.
“Kemarin saja, ada bantuan pinjam pakai selama 2 tahun merek matador, itu yang menerima, kelompok yang sudah menerima hibah bantuan combine melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lebak,” ungkapnya.
Kata Musa, di Provinsi Banten ini ada mafia dibidang pertanian, dan diduga ada transaksi untuk mendapatkan combine sampai puluhan juta, bahkan diatas 70 juta.
“Ini sedang kita telusuri dan akan kita dorong (penyelidikannya),” tegasnya.
Musa membeberkan, verifikasi yang dilakukan oleh tim Dinas Pertanian Provinsi Banten ada masalah. Sehingga banyak alat pertanian jenis combine di luar daerah yang dijual belikan, termasuk junder yang diberikan dari provinsi yang dibiayai APBN.
“Banyak yang sudah tidak ada di kelompok tani dijual belikan,” ujarnya.
Musa menilai, jika persoalan ini dibiarkan tentunya sangat merugikan, apalagi pemerintah sedang mewacanakan program ketahanan pangan.
“Pemprov selama ini terlalu ceroboh dalam menyalurkan combine, dan alat mesin pertanian lainnya,” ucap politisi PPP itu.
Untuk itu, kata Musa, dirinya menantang keberanian Dinas Pertanian, Sekda, hingga Gubernur Banten untuk melakukan kroscek bantuan alsintan tahun 2018 – 2020.
“Saya menantang Kadistan Provinsi, Sekda Banten, dan Gubernur Banten untuk mengkroscek dan mengevaluasi alat pertanian tahun 2018 -2020,” katanya.
Menurutnya, dengan menggunakan data bantuan alsintan yang sudah ada, pasti akan ditemukan kebenaran terkait permasalahan ini.
“Dengan data yang ada, kita cek kelapangan. Pasti banyak yang tidak ada di kelompok, dan hanya digunakan oleh segelintir orang untuk kepentingan bisnis demi meraup keuntungan puluhan juta rupiah,” paparnya.
Redaksi CNC MEDIA
source Bantenekpose.com
