Penulis: Tomi Hardiwijaya
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 — Indonesia yang maju, berdaya saing, dan memiliki sumber daya manusia berkualitas.
Program ini memiliki tujuan strategis: meningkatkan gizi anak, membantu keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif.
Karena menyangkut dana negara dan jutaan penerima manfaat, tata kelola yang kuat menjadi syarat mutlak.
Polemik maupun kritik yang muncul sebaiknya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan.
Kritik bukan berarti menolak tujuan program, tetapi menjadi pengingat bahwa program besar harus dikelola secara profesional.
Agar MBG benar-benar mendukung terwujudnya Indonesia Emas, pemerintah perlu terbuka terhadap kritik, melakukan evaluasi, dan memastikan program berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas, dan pemerataan.
Pelaksanaan MBG melalui dapur SPPG memang perlu dievaluasi. Dalam praktik, makanan yang diberikan sering tidak sesuai standar, bahkan ada yang basi sehingga mengganggu proses pembelajaran.
Distribusi yang terlambat, terutama pada siang hari, membuat perhatian siswa teralihkan dari kegiatan belajar. Jarak dapur SPPG yang cukup jauh, keterbatasan jumlah kendaraan pengantar ompreng, serta satu dapur yang melayani banyak sekolah juga menjadi kendala serius.
Sebagai solusi, pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk dana yang diberikan melalui pihak sekolah.
Dana tersebut bisa digunakan siswa untuk membeli makanan bergizi di kantin sekolah yang memenuhi standar. Model ini memiliki manfaat ganda: memberdayakan UMKM lokal, khususnya pedagang kantin sekolah, sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan pendidikan.
Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.
Namun, agar kualitas makanan tetap terjamin, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dari Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN dapat menugaskan tim ahli gizi di setiap wilayah atau sekolah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kantin sekolah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
Dengan adanya kantin sekolah bisa efesiensi anggaran yang sekarang ekonomi semakin mahal dan bisa diperuntukan untuk anggaran lain. Apalagi mata uang rupiah sekarang sedang lemah.
