LEBAK, CNC MEDIA – Konflik tanah di Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak kembali mencuat ke ruang publik. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan (BBP), Eli Sahroni atau yang akrab disapa King Badak, mengungkap dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan oknum berinisial D alias Dicky, aparat desa, hingga pihak notaris dalam proses penerbitan sertifikat tanah.
Menurut Eli Sahroni, pihaknya menerima data awal terkait dugaan penerbitan sertifikat tanah yang dinilai tidak sesuai prosedur alias ASPAL (asli tapi palsu).
Sertifikat tersebut diduga diterbitkan atas nama warga berinisial HS, dengan pemberkasan yang dimanipulasi sehingga berubah menjadi atas nama AP.
“Ini bukan persoalan sepele. Kami menduga ada permainan serius dalam proses pengajuan sertifikat tanah. Jika benar, ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai tata kelola pertanahan,” ujar Eli Sahroni dalam rilisnya, Jumat (23/1/2026).
BBP juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pengusaha PT KCU serta Kepala Desa Margatirta dalam proses administrasi pengajuan sertifikat. Jika terbukti, hal ini dinilai sebagai pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
Eli menegaskan, BBP akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman dokumen serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Jika ditemukan unsur pidana, BBP siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Selain itu, BBP mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses penerbitan sertifikat tanah di Desa Margatirta. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik agraria yang lebih luas.
“Ada anomali kejahatan pelanggaran hukum di tanah untuk lahan perusahaan PT KCU Margatirta yang menyeret banyak orang, di antaranya notaris,” imbuh Eli Sahroni.
BBP menilai praktik mafia tanah tidak hanya merugikan warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan jika tidak ditangani secara serius dan transparan. (Red-CNC)
