JAKARTA, CNC MEDIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian program percepatan sertipikasi tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Nusron menyampaikan bahwa program pendaftaran tanah nasional telah mencapai 98% dari target 126 juta bidang.
“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bersertipikat. Hingga kini, sebanyak 123,1 juta bidang telah terdaftar,” ujar Nusron Wahid.
Capaian Sertipikasi Tanah Nasional per 4 September 2025:
– Total bidang bersertipikat: 96,9 juta (77% dari target)
– Hak Milik: 88,2 juta bidang
– Hak Guna Usaha (HGU): 20 ribu bidang
– Hak Guna Bangunan (HGB): 6,6 juta bidang
– Hak Pakai: 1,6 juta bidang
– Hak Pengelolaan: 8 ribu bidang
– Hak Wakaf: 276 ribu bidang
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti langkah strategis dalam penataan tanah wakaf. Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf, guna menjaga aset umat dan memberikan kepastian hukum atas tanah ibadah.
“Kami ingin pengelolaan tanah wakaf lebih tertib dan terjamin secara hukum,” tegasnya.
Meski capaian sudah mendekati target, Nusron mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama dalam proses pendaftaran dan penyelesaian konflik pertanahan. Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri secara langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Indonesia mengikuti secara daring. (Day-CNC)
