BANTEN  

Dana hibah Pilkada Kabupaten Serang 2024 disepakati Rp.56,7 miliar

Kab. Serang, CNC MEDIA.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Serang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menyepakati dana anggaran pilkada 2024 senilai Rp.56,7 miliar yang telah ditandatangani dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar, di Serang, Banten, Jumat, mengatakan terkait hibah Pilkada 2024 tersebut KPU dan Pemkab Serang telah menyepakati anggaran Pilkada sebesar Rp.56,7 miliar yang proses pencairannya dilakukan dalam dua tahap yaitu di tahun 2023 dan 2024.

“Anggaran Pilkada kita sudah disepakati Rp.56,7 miliar dan 40 persen akan dicairkan di tahun 2023, serta sisanya 60 persen di tahun 2024. Saya kira sudah clear di Kabupaten Serang,” katanya. Jumat (13/10/2023).

Abidin mengungkapkan mekanisme pencairannya yaitu pemerintah daerah mentransfer anggaran pilkada ke bank penampung yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Serang.

“Mekanismenya setelah NPHD lalu dibuat rekening dulu baru ditransfer ke rekening penampung,” jelasnya.

Dikatakan Abidin, dengan anggaran sebesar Rp56,7 miliar seharusnya cukup untuk pembiayaan Pilkada 2024 karena honor badan Adhoc ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Sebelumnya, KPU Kabupaten Serang mengajukan dana hibah Pilkada sebesar Rp.107 miliar. Namun, setelah ada cost sharing dari Pemprov Banten akhirnya hanya mengajukan Rp.56,7 miliar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Furqon mengungkapkan Bawaslu Kabupaten Serang mendapatkan hibah untuk Pilkada 2024 sebesar Rp.22 miliar.

Dengan sistem pencairannya itu akan dibagi dalam dua termin yaitu 40 persen atau sekitar Rp8,8 miliar di 2023 dan 60 persen sekitar Rp.13,2 miliar pada 2024 sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Pencarian dana hibah Pilkada 2024 paling lambat akan dicairkan selama 14 hari setelah penandatanganan NPHD,” katanya.

Furqon mengatakan Bawaslu bertanggung jawab atas anggaran yang dihibahkan oleh Pemkab serang seperti menyediakan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana hibah tersebut. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *