Lebak, CNC MEDIA.- Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengaku banyak menerima pengaduan masyarakat terkait seleksi PPS di kabupaten Lebak yang diikuti oleh ASN, GURU HONORER, PENDAMPING PKH, PRADES hingga relawan CAPRES.
Banyak sekali pengaduan masyarakat di kabupaten Lebak terkait seleksi PPS yang didominasi oleh peserta yang rangkap jabatan hal ini tentu berdampak pada Conflict of interest atau konflik kepentingan.
“Untuk itu saya meminta kepada KPUD Lebak tidak meloloskan peserta seleksi PPS yang rangkap jabatan karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
KPUD jangan memaksakan kehendak karena akan berujung di DKPP seperti halnya seleksi PPK yang sudah diadukan ke DKPP RI, jika KPUD Lebak memaksakan kehendak dengan meloloskan PPS yang rangkap jabatan saya tidak akan main-main akan melaporkannya kembali ke DKPP RI,” tegas Musa. Rabu (18/1/2023).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lebak yang selalu mengkritik jabatan Doble Job mengaku sudah melaporkan KPUD LEBAK ke DKPP RI pada tanggal 11 Januari 2023 tinggal menunggu verifikasi laporan dan jadwal sidang.
Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik didalam seleksi PPK beberapa waktu lalu yang meloloskan puluhan orang rangkap jabatan.
Musa menegaskan, Untuk itu sebaiknya dalam seleksi PPS KPUD lebih berhati-hati harus profesional dan berintegrasi supaya tidak ada penyelenggara pemilu yang ada dalam konflik kepentingan dan bisa bekerja penuh waktu mengingat PPS adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung ditingkat bawah bersama KPPS.
“Jika sudah tidak profesional dan ada dalam konflik kepentingan tidak tertutup kemungkinan PPS nantinya akan merekrut KPPS dengan cara kotor,” pungkasnya. (Red-CNC)
