LEBAK, CNC MEDIA – Ironi perlindungan pekerja miskin terjadi di Kampung Muara RT 009 RW 003 Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak.
Seorang ibu rumah tangga, Almh. Lilis binti Anda, yang menderita diabetes selama tiga tahun, didaftarkan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan oleh oknum Mitra Perisai berinisial Ibu Mul sejak Agustus 2024. Hal itu diungkapkan Eli Sahroni kepada media di Kantor Pusat Badak Banten Perjuangan, Sabtu (17/10/2026).
Menurut Eli, almarhumah rutin membayar iuran bulanan secara tunai, namun tidak pernah menerima kwitansi resmi. Catatan pembayaran hanya ditulis sendiri oleh almarhumah di buku kecil, dari Agustus 2024 hingga Maret 2026.
“Setiap kali membayar iuran, tidak pernah diberikan kwitansi oleh Umu dan Vera selaku perwakilan Ibu Mul,” ujar Eli.
Ketika almarhumah meninggal dunia pada 1 April 2026, ahli waris Royanih mengajukan klaim Jaminan Kematian (JKM) dengan Ref: 16055076471. Namun klaim ditolak dengan alasan peserta tidak layak karena status ibu rumah tangga serta riwayat penyakit diabetes.
“Aneh, kalau tidak layak kenapa didaftarkan? Kalau tidak layak kenapa iuran diterima selama 20 bulan? Dan ke mana uangnya? Sistem BPJS baru aktif 2 Oktober 2025, padahal pembayaran sudah dilakukan sejak Agustus 2024,” tegas Eli Sahroni alias King Badak, Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan.
King Badak menambahkan, seminggu lalu pihaknya telah melayangkan Somasi No. 050 ke BPJS Cabang Rangkasbitung dan Somasi No. 051 ke Mitra Perisai Ibu Mul. Namun hingga berita ini diterbitkan, kedua pihak masih bungkam tanpa jawaban.
“Kami menemukan buku catatan tangan almarhumah sebagai bukti pembayaran tunai tanpa kwitansi. Ini dugaan kuat penggelapan dan mis-selling. Kami akan melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten, Polda Banten, dan BPJS Pusat 175. Jika tidak ada keadilan, kami siap gelar aksi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung maupun Mitra Perisai Ibu Mul belum dapat dikonfirmasi. (Red-CNC)
