JAKARTA, CNC MEDIA – Persoalan krisis kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan utama dalam sebuah buku baru berjudul “Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Buku tersebut ditulis oleh Dr. Eddy Iriawan , yang merupakan Pengurus PWI Pusat menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat. Buku ini menawarkan pendekatan modern dalam pengelolaan komunikasi institusi Polri di era banjir informasi dan dominasi media sosial.
Dr. Eddy Iriawan mengungkapkan, buku ini merupakan pengembangan dari hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU). Ia sengaja membukukan hasil penelitiannya agar tidak hanya berhenti sebagai karya akademik, tetapi bisa menjadi kontribusi pemikiran nyata bagi Polri.
“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan, Selasa (7/10/2026).
Menurut Eddy, tantangan terbesar Polri saat ini adalah kecepatan informasi. Satu persoalan yang melibatkan oknum dapat dengan cepat viral dan membentuk citra negatif institusi secara keseluruhan.
“Bagaimana diksi “no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.
Tawarkan Model PRISM
Dalam buku tersebut, Eddy tidak hanya membahas cara Polri menyampaikan informasi, tetapi juga cara merespons isu, mengelola krisis, mendengarkan masyarakat, dan membangun komunikasi dua arah yang berkelanjutan.
Ia memperkenalkan model PRISM sebagai gagasan utama, yakni singkatan dari ‘ Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring.
Kelima unsur tersebut menjadi kerangka pengelolaan komunikasi yang menempatkan partisipasi publik, kecepatan respons, integritas, sinergi lintas lembaga, dan pemantauan media sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Eddy membeberkan data temuannya yang cukup mengejutkan. “Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan,” ungkapnya.
Buku ini kemudian menawarkan langkah praktis penerapan PRISM, mulai dari mengenali isu sejak dini, memantau aktivitas tagar di media sosial, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, mengidentifikasi aktor penyebar isu, hingga menyusun respons berbasis data.
Tahapan selanjutnya adalah membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi, serta mendokumentasikan hasilnya sebagai pembelajaran institusi.
PWI Pusat Siap Gelar Bedah Buku
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat “Akhmad Munir , didampingi Sekjen PWI Pusat Marthen Selamat Susanto, mengatakan PWI Pusat berencana menggelar bedah buku tersebut dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk institusi Polri.
Menurut Munir, ide penerbitan buku ini lahir dari PWI Pusat sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada Polri, yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan.
“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kami berharap gagasan dalam buku ini dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri baru dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta membangun kepercayaan publik,” kata Munir.
Ia menegaskan, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah.
“Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan,” tutupnya.
PWI Pusat berharap bedah buku tersebut nantinya menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian dan publik mengenai strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi.
