LEBAK, CNC MEDIA – Penegakan hukum terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mendapat sorotan publik setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi. Langkah ini dinilai tepat dalam upaya memberantas kejahatan korupsi dan mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia.
Namun, menurut pengamat, idealnya Kejagung juga harus menginstruksikan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan hal serupa terhadap pemilik dapur MBG. Aroma dugaan korupsi di dapur MBG disebut sudah menyengat dan bahkan ditengarai melibatkan oknum pejabat daerah.
Indikasi korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elit, tetapi juga di pengelola dapur MBG. Hal ini terlihat dari kualitas makanan dan minuman yang disajikan, yang dinilai tidak sesuai standar sebagaimana aturan pemerintah.
“Untuk membersihkan praktik korupsi di program MBG, maka harus dimulai dari level elit hingga pengelola dapur. Korupsi ini berjamaah, sehingga penegakan hukum harus merata demi keadilan dan keberlangsungan program MBG yang baik dan benar,” tegas Eli Sahroni, Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) yang akrab disapa King Badak. Senin (8/6/2026).
Eli Sahroni menambahkan, pemilik dapur MBG di daerah rata-rata adalah pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. “Program ini jauh dari pola pemberdayaan pengusaha lokal. Tidak ada peluang bagi pengusaha lokal untuk ikut serta. Semua dapur MBG tertutup, ini sama saja program yang menyesatkan,” ujarnya.
King Badak juga menyoroti temuan di Kabupaten Lebak, di mana pemilik dapur MBG adalah pejabat daerah setempat. Lebih mengejutkan lagi, ada pengelola dapur MBG yang berasal dari luar daerah, seperti Serang, Tangerang, Bogor, bahkan Bandung.
“Negara bukan hanya harus menindak pelaku korupsi, tetapi juga menghentikan praktik monopoli dapur MBG oleh pejabat dan pengusaha luar daerah. Demi keadilan, pengusaha lokal yang notabene rakyat setempat harus diberi kesempatan,” pungkas King Badak. (Red-CNC)
