Penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah menimbulkan kontroversi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek KCJB, dan menyatakan bahwa proyek ini seharusnya tidak membebani keuangan negara.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dengan berpedoman pada asas-asas pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas legalitas, asas kepentingan umum, asas kelayakan, asas keadilan, dan asas kepastian.”
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan.”
Pertanggungjawaban Hukum
Dalam kasus proyek KCJB, terdapat dugaan penyimpangan penggunaan APBN dan pelanggaran asas-asas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini.
Kesimpulan
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek KCJB adalah langkah yang tepat. Namun, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa proyek ini tidak membebani keuangan negara dan masyarakat. Pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini harus bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola keuangan negara.
Oleh :
(I.Ang Faris)
Kigendeng faksi buana of the Lawyes streets
