Polri Menghargai Kegiatan Jurnalistik dan Kebebasan Pers, Telegram Kapolri Larang Beritakan Kekerasan Aparat Dicabut

Jakarta, CNC MEDIA.- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan terkait isi telegram Kapolri yang melarang media memberitakan soal kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

Dikatakan Rusdi, telegram dengan Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 Tanggal 5-4-2021 tersebut bertujuan untuk internal Polri. Sehingga tidak bertujuan kepada masyarakat luas.

“Telegram itu bersifat internal, tujuannya adalah Mabes Polri memberi petunjuk dan arahan dari fungsi humas di wilayah agar dalam pelaksaan tugas mereka lebih profresional dan humanis,” papar Rusdi di Mabes Polri, Selasa, 6 April 2021.

Dijelaskan Rusdi, maksud dari telegram bagi internal Polri itu tertuang dalam Pasal 13 UU Polri terkait tugas pokok. Tujuannya agar tugas dari Polri dapat lebih profesional dan humanis dalam melayani masyarakat.

“Sekali lagi ini kebijakan internal, namun setelah banyak penafsiran STR, sehingga Polri dapat menangkap apa yang menjadi penafsiran dan pendapat masyarakat diluar dari Polri dan itu dihargai. Sehingga dikeluarkan telegram STR no 757 yang menggantikan STR 750,” jelas Rusdi.

Rusdi juga menegaskan, Polri tidak terkait dengan kegiatan jurnalistik serta menghargai kegiatan pers.

Baca juga :  Akhir Tahun Happy Buat Pensiunan PNS, Ketiban Duit Segepok!

“Polri tidak terkait dengan kegiatan jurnalistik. Polri menghargai kegiatan jurnalistik dan kebebasan pers. STR itu hanya untuk internal, bagaimana mengembangkan fungsi humas dan dapat bekerja lebih baik dan humanis kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram terkait dengan kegiatan peliputan media massa di lingkungan Polri.

Surat tersebut diterbitkan tertanggal 5 April 2021 dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas.

Di poin pertama Kapolri Jenderal Listyo melarang media massa untuk menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” tulis Listyo dalam surat telegram tersebut, Selasa 6 April 2021.

Sementara STR 570 tersebut digantikan dengan arahan Kapolri bernomor: ST/759/V/HUM.3.4.5/2021 tertanggal 6 April 2021.

Telegram baru tersebut menjelaskan, pencabutan ini berlandaskan kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Kemudian, mengacu juga terhadap Peraturan Kapolri, Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri.

Baca juga :  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Mutasi 75 Perwira Tinggi AD, AL, dan AU, Berikut Nama-Namanya

Mengacu juga terhadap Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor:01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran.

Pencabutan Listyo Sigit Prabowo mengacu juga terhadap Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 Tanggal 5-4-2021Tentang Pelaks Peliputan yang bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik.

Redaksi CNC MEDIA

CNC MEDIA

Akurat dan terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *