Mudzakir : Perkara Riziq Tidak Bisa Diproses Lagi, Ini Alasan Ahli Pidana

Jakarta, CNC MEDIA.- Kasus Habib Rizieq Shihab terus bergulir, kasus tersebut sudah masuk pada tahap pembacaan eksepsi oleh pihak kuasa hukum Habib Rizieq Shihab yang rencananya akan dibacakan secara offline. 

Pembacaan eksepsi secara offline didasarkan pada permohonan daripada pihak bersama dengan Kuasa hukumnya yang menginginkan agar pembacaan eksepsi tersebut dapat dilaksanakan secara offline bukan online.

Yang menarik adalah bahwa ahli hukum pidana menilai bahwa kasus Habib Rizieq Shihab tidak dapat diproses lagi sebab menurutnya ada beberapa pertimbangan hukum yang mengharuskan hal tersebut.

Dikutip dari Republika menjelaskan bahwa Guru besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu, menurutnya, karena melanggar ketentuan dari Pasal 76 KUHP.

“Itu namanya ne bis in idem (pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili dua kali). HRS tidak bisa diproses dua kali,” ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (24/3/2021).

Mudzakir melanjutkan, karena tidak bisa diproses dua kali, maka pengadilan kemudian menggunakan Pasal 160 KUHP. Padahal, langkah tersebut dinilainya juga tidak bisa dilakukan. “Karena perbuatan pokok itu sudah diselesaikan dengan peradilan denda,” tuturnya.

Baca juga :  Polri: Ada Kelompok yang Tuding Bom Bunuh Diri di Makassar dan Penyerangan Mabes Polri Adalah Rekayasa

Serupa dengan pelanggaran itu, kata Mudzakir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) seharusnya juga tidak bisa melakukan sidang terhadap Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, hal itu melanggar kompetensi relatif pengadilan yang hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya.

“Iya nggak bisa, itu locus delicti. Kalau perkara yang di Petamburan seharusnya sidang di PN Jakpus, kalau yang di Megamendung harusnya PN Bogor,” ujar Mudzakir.

Dia melanjutkan, persidangan HRS di PN Jaktim menilik pada /locus delicti/, maka tidak sah karena tidak memiliki wewenang berdasarkan kompetensi relatif pengadilan itu.

“Dari dua hal itu sudah tidak bisa. Jadi kalau sudah diselesaikan (denda) tidak boleh diadili untuk kedua kalinya,” ungkapnya.

Redaksi CNC MEDIA

CNC MEDIA

Akurat dan terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *