Diperpanjang Menjadi 6 Bulan, Dana Bantuan BLT Dana Desa Dipangkas Menjadi Rp 300.000/ Bulan

Jakarta, CNC MEDIA.- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan tambahan anggaran untuk membantu mengurangi dampak wabah virus corona atau Covid-19, terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dukungan ini diberikan dalam bentuk subsidi bantuan sosial (bansos) yang diperluas. “Dukungan untuk membantu mengurangi dampak terhadap konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan paling rentan adalah sebesar Rp 172,10 triliun dalam bentuk bansos dan subsidi yang diperluas,” ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi, Senin (18/05/2020).

Perinciannya, dukungan tambahan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, bansos sembako sebesar Rp 43,6 triliun, dan bansos sembako untuk wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sebesar Rp 6,8 triliun.

Kemudian, bansos tunai non Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun, kartu prakerja Rp 20 triliun, diskon tarif listrik Rp 6,9 triliun. Serta logistik/pangan/sembako sebesar Rp 5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini berbagai program bansos dari pemerintah tersebut sudah mencakup 55% dari total penduduk Indonesia. Kemudian, untuk mendorong konsumsi masyarakat maka pemerintah memperluas subsidi beberapa program bansos.

Baca juga :  HEBOH!!!... Logo HUT Ke-75 RI Memuat Lambang Salib?...

Pertama, perpanjangan waktu pemberian subsidi diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA, dari sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan atau sampai September 2020. Subsidi listrik bagi pelanggaan 450 VA ini mencakup 24 juta rumah tangga, sedangkan diskon 50% bagi pelanggan 900 VA mencakup 7,2 juta rumah tangga.

Kedua, bansos Jabodetabek dan bansos tunai non- Jabodetabek akan diperpanjang menjadi 9 bulan atau
sampai Desember 2020. Namun, seiring dengan perpanjangan waktu penyaluran bansos, maka pemerintah juga turut memangkas nominal penyaluran bansos.

Pada awalnya, nominal bansos sembako Jabdetabek dan bansos non-tunai Jabodetabek yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000/bulan. Nah, mulai bulan Juli sampai Desember mendatang, nominal bansos ini akan dikurangi menjadi Rp 300.000/ bulan.

“Bansos ini akan diberikan 9 bulan hingga Desember 2020, dengan perhitungan untuk Juli sampai Desember perhitungannya menjadi hanya Rp 300.000/bulan dari yang tadinya Rp 600.000/bulan,” ujar Sri Mulyani.

Ketiga untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang mencakup sekitar 11 juta keluarga penerima manfaat (KPM), akan diperpanjang menjadi 6 bulan. Dimulai sejak bulan April sampai Oktober 2020 mendatang.

Baca juga :  KPPPA: Pelaku Perkosaan Anak Di Lampung Timur Relawan P2TP2A.

Sama seperti bansos sembako, Menkeu juga memangkas dana bantuan BLT dana desa menjadi Rp 300.000/bulan.

“Ini semuanya merupakan upaya untuk mengurangi dampak corona terhadap posisi konsumsi, yaitu memberikan masyarakat bantuan agar mereka tetap bisa menjaga konsumsi pada level basic needs-nya,” kata Sri Mulyani.

Disalurkan Sebelum Lebaran

Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) secara besar sebelum Lebaran tiba. Saat ini penyaluran bansos tunai baru sekitar 25%. Sementara untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa pun masih 15%.

“Minggu ini akan selesai semuanya. Oleh sebab itu kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS segera diselesaikan,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas melalui video konferensi di Istana Merdeka, Senin (18/5/2020).

Hal itu juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Menko PMK bilang, sebelum Lebaran, pemerintah akan gencar menyalurkan bansos secara besar besaran. Target Kementerian Sosial (Kemensos) terdapat 9 juta paket yang akan dibagikan.

Baca juga :  Mau Dapat Rp 3,5 Juta dari Kartu Pra Kerja? Begini Cara Daftarnya

Selama 5 hari ke depan akan disalurkan sebanyak 8,3 juta paket bantuan. “Sedangkan yang 700.000 remote area setelah Lebaran terealisasi,” terang Muhadjir.

Dia menambahkan, tidak ada kendala dana dalam penyaluran bansos. Begitu pula dengan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga telah rampung. Sebelumnya masalah data juga menjadi kendala dalam penyaluran bansos. Pasalnya selain DTKS yang dimiliki Kemensos, data juga dibuka untuk usulan dari pemerintah daerah.

Sementara itu untuk BLT Desa, pemerintah masih dalam tahap pendataan. Muhadjir bilang BLT Desa akan digunakan bagi masyarakat yang belum terdata. “Sehingga data desa baru didistribusikan kalau ada warga belum tercantum di DTKS dan lalu didata RT dan RW,” jelas Muhadjir.

Bila ada masyarakat yang tidak menerima bansos, bisa segera melapor pada RT dan RW setempat. Nantinya dana desa akan digunakan untuk menutupi masyarakat yang belum mendapat bantuan tersebut.

Redaksi CNC MEDIA.

CNC MEDIA

Akurat dan terpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *