BANTEN  

2 Mantan Kades Tersangka Korupsi Dana Desa Ditahan di Rutan Serang

Gambar ilustrasi
Gambar ilustrasi
banner 120x600

Serang (CNC MEDIA) – Polisi menetapkan dua mantan kepala desa di Kabupaten Serang, Banten, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa.

Dua mantan kepala desa di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten ditahan karena diduga melakukan korupsi dana desa di tahun 2019. Keduanya yakni Suryadi, mantan Kades Kopo, dan Supriadi, mantan Kades Cidahu, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang.

“Pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap dua hari Senin (8/7/2024),” kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Selasa (9/7/2024).

Kasus pertama adalah korupsi Dana Desa di Desa Kopo yang diduga terjadi pada 2019. Desa ini menerima alokasi dana desa Rp 1,3 miliar.

Dana itu termasuk untuk pembangunan jalan beton, tapi dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi.

“Berdasarkan hasil audit, terdapat kekurangan volume pada pekerjaan tersebut sehingga hasil audit terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 229 juta,” katanya.

Kasus kedua dengan tersangka Supriyadi berada di Desa Cidahu, yang menerima Dana Desa Rp 1,2 miliar dari APBN dan APBD. Dari jumlah itu, Rp 759 juta dianggarkan untuk pembangunan jalan desa.

Rinciannya adalah pembangunan readymix beton dengan anggaran Rp 107 juta, hotmix di lima titik senilai Rp 652 juta.

Berdasarkan hasil audit tim teknik sipil, terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kerugian negara Rp 390 juta.

“Tersangka sebagai Kepala Desa Cidahu melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan RAB pekerjaan, salah satu perbuatan kepala desa adalah membeli limbah aspal scrap,” ujarnya.

Tersangka diduga mengendalikan semua kegiatan dan keuangan Desa Cidahu. Dari model pengelolaan ini, tersangka mendapatkan untung pribadi.

“Hasil korupsi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Kedua mantan kades tersebut dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang -undang RI Noṃor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Noṃor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Red-CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *